KESULTANAN KUTAI

BUKU: Kesultanan Kutai 1825-1910 Perubahan Politik dan Ekonomi Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda|

Saya kira buku ini bisa jadi setara, bahkan melebihi karya J Thomas Lindblad, Between Dayak and Ductch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942. Jika Lindblad lebih menekankan sejarah ekonomi, buku ini memberi banyak informasi pasang surutnya kekuasaan politik dan perubahan ekonomi di Kutai pada 1825-1910, mulai perdagangan (termasuk ekspor impor masa lalu), pasang surut pertambangan batu bara sampai pengeboran minyak. Yang dibarengi penetrasi kekuasaan Belanda, juga dinamika di dalam kesultanan sendiri.

Meskipun buku ini pada dasarnya membicarakan mengenai sejarah politik ekonomi Kutai, Ita Syamtasiyah Ahyat, penulis buku tersebut, di halaman-halaman awal juga memberi banyak informasi sejarah penting. Mulai sejarah berdirinya kerajaan juga bagaimana hubungan kesultanan Kutai dengan berbagai  kerajaan di sekitarnya, seperti kesultanan Banjarmasin, Pasir, Berau dan Bulungan, juga dengan daerah luar Kalimantan; Jawa, Singapura dan Sulawesi.

Hal ini dapat dipahami sebab doktor ilmu sejarah yang merupakan dosen senior  pada Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia ini, juga menulis buku "Kerajaan Banjarmasin Diambang Keruntuhannya (1825-1859)", "Pelabuhan Samarinda pada Abad ke 19", "'Politik Ekonomi Kerajaan Kutai pada Abad ke 19" juga beberapa buku sejarah lainnya mengenai Betawi, peran pelabuhan di nusantara dsb. Ia sejak 1984 adalah dosen yang mengampu mata kuliah "Kerajaan dan Kesultanan di Nusantara," dan mata kuliah "Bahasa Belanda  Sumber Arsip."

Maka tak heran di dalam buku Kesultanan Kutai 1825-1910,  perempuan kelahiran Banjarmasin 7 November 1952 ini memberikan banyak sekali referensi, daftar pustaka yang tak ada dalam buku lain mengenai Kutai.  Mulai buku, berbagai arsip, surat-surat, daftar izin perusahaan, harga barang, daftar komoditi dagang, termasuk berbagai naskah perjanjian Kutai dengan Hindia Belanda dalam kurun waktu tersebut.

Di dalamnya baru sekilas saya baca, saya baru tahu ternyata sejak 1686, Kutai pernah berada di bawah Gouvernement van Makassar (Pemerintahan Makassar) sampai tahun 1834. Bahkan sebelumnya diketahui orang Bugis sudah ada di Kutai  setidaknya di era akhir Pangeran Samudera (1620). Buku ini menegaskan pengakuan Kesultanan Banjar atas Kutai hanya sepihak, sebentar dan cuma di atas kertas.

Juga misalnya, ada informasi dari Weddik utusan Hindia Belanda jauh sebelum S.W Tromp bahkan sebelum Von de Wall. Weddik memberi keterangan dalam Beknopt Overzigt van het Rijk van Koetei,  penguasa Samarinda atas izin Sultan memiliki tiga orang pemimpin. Pua adu hanya salah satunya. Dua yang lain, baca sendiri lah!

Dari situ sebenarnya sudah bisa diduga, permasalahan pua adu pertama yang bergabung dengan kerajaan Sulu tidak diikuti masyarakat Bugis yang berada di Kutai. Sebab masih ada dua pemimpin lain.

Masih banyak lagi, baru baca beberapa halaman saja. Saya merasa perspektif  mengenai sejarah Kutai menjadi lebih kaya. Jauh lebih kaya. Walaupun saya sadar betul pengetahuan sejarah mengenai Kutai takkan pernah tuntas terkuak, tapi setidaknya tanpa sumber yang satu ini maka itu akan kurang banyak.

Banyak sekali. ~


CHAI SISWANDI,  budayawan Kutai kalimantan timur